Prajurit Putih Vs Kolusi Prajurit Hitam & Mafia

20131226-083656.jpg

Sore hari sekitar dua minggu lalu, ajakan senior untuk bertemu sesepuh tiba – tiba datang. “Beliau sedang terjerat masalah besar”, ujar senior itu melalui telepon seluler. Kami spontan menyatakan kesediaan untuk bersama – sama menjenguk senior sepuh yang lagi dirundung malang itu.

Hanya sekitar 30 menit kami sampai di Gedung Cawang Kencana tempat tujuan kami, kantor senior sepuh yang kami hormati. Gedung itu berdiri ramping sehingga terkesan menjulang tinggi dibanding gedung markas kodam atau gedung asabri.

Setiba di tempat tujuan, kami segera bertemu dengan tuan rumah pengurus Yayasan Citra Handadari Utama, pemilik gedung berlantai 9 yang populer digunakan sebagai kantor pusat berbagai yayasan sosial, mulai dari yayasan cacat hingga yayasan veteran dan pejuang kemerdekaan. Gedung Cawang Kencana itu sendiri dibangun pada tahun 1992 oleh Yayasan Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial (YDBKS), yang lebih kita kenal dahulu dengan sebutan yayasan porkas atau SDSB, karena YDBKS adalah yayasan penyelenggara undia berhadian Porkas / SDSB yang pernah sangat terkenal pada tahun 1980 – 1990an.

Begitu bertemu dengan pengurus Yayasan, seketika hati kami terenyuh. Di hadapan kami tampak dua orang tua, berusia awal 70an tahun. Meski wajah mereka begitu teduh, namun tersirat kerut kecemasan di wajah mereka.

Tak lama kemudian, kedua orang tua tersebut, masing – masing bernama Mayor Jenderal Purnawiraan Haji Moerwanto Soeprapto dan Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Bustaman. Mereka berdua adalah ketua dan pengurus Yayasan Citra Handadari Utama pemilik gedung yang cukup megah namun tampak kurang terawat itu. Di samping gedung tersebut memang diperuntukan sebagai fasilitas dan sarana umum, penyewa Gedung Cawang Kencana itu lebih banyak organisasi sosial kemasyarakatan dan yayasan.

Tokoh Di Balik Rekayasa Hukum

Kondisi keuangan YCHU sejak dua tahun terakhir mengalami defisit, terutama disebabkan berkurangnya secara drastis penghuni atau penyewa gedung dikarenakan pihak yayasan, utamanya ketua YCHU terjerat masakah hukum dan dikriminalisasi oleh oknum mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, GZ yang berkolaborasi dengan seorang mayor jenderal purnawirawan dan istri mudanya. Jenderal purnawirawan dibalik kasus hukum tersebut, selama ini dikenal luas sebagai tokoh yang diduga terkait erat dengan meletusnya sejumlah kerusuhan dan konflik sosial berdarah antar warga di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, istri muda sang mayjend ‘provokator’ itu tidak kalah kondangnya, meski hanya diketahui segelintir masyarakat Indonesia karena aksinya selalu berada di balik layar atau gerakan bawah tanah (clandestine). Wanita paruh baya yang pernah dikagumi rekan – rekan di kampus ITB Bandung, karena kejeniusan dan aktivitasnya melawan penguasa orde baru pada awal tahun 1980an. Istri sang jenderal itu, juga diketahui diduga pemerintah Indonesia dan lembaga – lemabaga intelijen negara sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen Amerika Serikat yang banyak melakukan operasi di luar negara AS.

Lebih satu jam kami mendengarkan penuturan dari kedua mantan prajurit pejuang kemerdekaan dan revolusi yang kini menjadi pesakitan karena Mahkamah Agung RI menvonis Ketua YCHU Mayjend TNI Purn H. Moerwanto Soeprapto sebagai terpidana korupsi melalui putusan kasasi MA Nomor : 1504/K/PID.SUS/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 yang memutuskan menyatakan ketua yayasan itu bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Prajurit Pejuang Jujur dan Bersahaja

Selain dihukum penjara 4 tahun, mantan pejuang revolusi kemerdekaan itu juga dihukum membayar denda Rp. 500 juta dan uang pengganti sebesar Rp. 726 juta, yang jika terpidana tidak mampu membayar, maka dikenakan hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.

Tiga pertanyaan besar tiba – tiba mencuat dari benak kepala kami :

1. Apakah benar beliau, Mayjend Haji Moerwanto Soeprapto telah melakukan korupsi dan merugikan negara puluhan miliar sebagaimana didakwakan jaksa dan divonis bersalah oleh hakim ?

2. Apakah benar, aset yayasan yang ngotot dicaplok oleh oknum Sekjen Depsos itu nantinya akan jadi milik negara ? Tidak akan dialihtangankan secepat kilat kepada pihak lain yang selama ini menjadi otak intelektual dan bohir di balik kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap Moerwanto / YCHU ?

3. Pihak mana yang sangat bernafsu mempidanakan kasus yang sejatinya adalah perdata, namun dengan uang dan kekuasaanya selaku mafia hukum, mampu mematahkan semua prosedur dan kaidah – kaidah hukum ?

Untuk mencari jawabnya, mari kita urai satu per satu fakta hukum dan realitas sebenarnya, sebagai berikut :

Pertama, siapa pun yang kenal dengan Pak Moewanto pasti tahu persis bahwa beliau bukan seorang pensiunan pejabat atau jenderal yang kaya raya. Hidupnya sederhana dan bersahaja. Hari – hari tua beliau disibukan dengan aktivitas mengurus yayasan, menulis dan mengajar. Beliau termasuk pensiunan pejabat / jenderal orde baru yang tidak kaya, untuk tidak menyebutnya sebagai pejabat ‘miskin’. Pak Moer dikenal sebagai tokoh jujur. Dia mantan dosen di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI. Jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI yang pernah diembannya sampai tahun 2000 lalu, tidaklah mengantarkan Pak Moer menjadi orang kaya.

Bukti, Saksi dan Fakta Hukum Diabaikan Hakim. Kenapa ?

“Satu – satunya harta saya yang sangat berharga, hanyalah anak – anak saya yang tumbuh, besar dan mandiri dengan bekal iman yang kuat”, demikian pernah disampaikan beliau ketika kami bertemu beberapa tahun yang lalu. Sama sekali tidak terlihat, dan kami sangat yakin, juga yang tidak terlihat, harta benda yang disebut sebagai hasil korupsi Pak Moerwanto hingga divonis bersalah merugikan negara puluhan miliar itu.

Kedua, kerugian negara mana yang dimaksud oleh dakwaan jaksa dan vonis hakim tersebut. Tanah dan Gedung Cawang Kencana TIDAK dibeli dari uang negara. Tidak didirikan dengan gunakan APBN atau uang negara dari sumber manapun. Tidak sepeser pun !

Ketiga, mantan Menteri Sosial RI yang bersaksi di pengadilan menegaskan bahwa tanah dan gedung Cawang Kencana itu adalah milik yayasan. Berawal dari pembelian tanah oleh yayasan YPRS/YRS pada tahun 1971, dimana yayasan membeli 9 (sembilan) bidan tanah garapan rakyat, yang masa berlaku hak garapannya akan berakhir pada tahun 1980 atau 9 (sembilan) tahun setelah tanah tersebut dibeli yayasan.

Tidak ada uang negara satu sen pun dalam pembelian 9 (sembilan) bidang tanah hak garap itu, apalagi uang dari APBN atau Departemen Sosial RI !

Ketika YPRS/YRS membubarkan diri pada tahun 1977, dilakukan penyerahan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut kepada Depsos RI dengan akte notaris No. 186 tanggal 27 Desember 1977 yang ketentuan akte notaris penyerahan AJB tersebut berbunyi :

” Atas kekayaan – kekayaan yayasan yang masih tinggal, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventaris yang terlekat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari minute akte ini, sesuai anggaran dasar yayasan pasal 15 ayat 2, diserahkan kepada Menteri Sosial UNTUK DIGUNAKAN SESEUAI DENGAN TUJUAN dan USAHA YAYASAN ini semula.”

Demkian jelas ketentuan pada akte notaris penyerahan aset YPRS/YRS itu. Tidak multi tafsir. Mudah dipahami. Lalu kok para majelis hakim buta mata, hati dan tuli telingannya ? Disuap berapa oleh para mafia hukum ?

Keempat, Dalam akte notaris Hak Garap atas 9 bidang tanah tersebut berakhir pada 1980, jelas disebutkan bahwa atas tanah seluar total 7.902 meter per segi tersebut, peruntukan dan kepentingannya adalah untuk dikelola oleh Yayasan Citra Handadari Utama. Akte Notaris Penyerahan Aset itu tegas menyebutkan semua aset YDBKS diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan CHU.

Kelima, Yayasan CHU lah yang mengurus perpanjangan hak garap, yang kemudian disetujui BPN diubah menjadi Hak Pakai atas Tanah. BPN menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Tanah Cawang Kencana Nomor : 570.31-31-2485 tanggal 4 atas nama YCHU.

Keenam : Semua hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut dilakukan dan diselesaikan oleh yayasan. Tidak ada sekalipun peran atau keterlibatan Depsos, termasuk dalam pengurusan IMB, Pembayaran PBB, perawatan dan pengelolaan tanah berikut bangunan di atasnya.

Ketujuh : BPK, BPN, para saksi – termasuk mantan menteri – menteri sosial, mendagri, para saksi ahli termasuk Prof Yusril Ihza Mahendara dan lain – lain, semuanya menegaskan bahwa tanah dan bangunan Cawang Kencana BUKAN MILIK DEPSOS / KEMENSOS ! Bahkan KPK yang pernah dilaporkan tentang tuduhan perbuatan korupsi Moerwanto Soeprapto dan / atau Yayasan CHU telah memberikan pendapat hukumnya bahwa TIDAK ADA PERBUATAN MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI oleh Moerwanto dan atau yayasan.

Kedelapan : Bahkan dalam catatan lembaran kekayaan negara pada Depsos, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga / instansi negara lain, TIDAK ADA tercantum satu kata pun yang menyebutkan Tanah Cawang Kencana itu adalah milik Depsos atau milik negara.

Kesembilan : Jika keadilan tidak ditegakkan, hukum terus direkayasa, para anak bangsa dan pejuang dijadikan korban penzaliman, para hakim dan jaksa tetap tutup mata tak hiraukan suara hati nurani dan tanggungjawabnya kepada Tuhan, dan Tanah Cawang Kencana itu tetap dicaplok, pertanyaannya : Bagaimana status tanah tersebut ? Apakah dapat dengan serta merta menjadi milik negara, sedang Depsos tidak punya 1 pun alat bukti yang bisa mendukung penetapan tanah & bangunan tersebut sebagai milik negara ? Apakah kerancuan inilah yang sebenarnya menjadi faktor penyebab, para mafia dan kolaboratornya sangat semangat mencaplok tanah Cawang Kencana itu, untuk kemudian, SECARA DIAM – DIAM mengalihkan atau merekayasa penguasaan / pengeloaan tanah itu untuk kepentingan MEREKA ???

Kesepuluh : Bagaimana nasib Pak Tua, korban atau tumbal keserakahan para mafia hukum dan penjahat ini ? Beliau divonis bersalah merugikan negara hanya karena menerima upah atau honor sekitar Rp. 5 juta per bulan dari Yayasan. Mungkin itu sebabnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa menjauhkan Rahmat & HidayahNYA dari bangsa / negara ini karena para pemimpin dan penegak hukumnya telah mengkhianati amanah penderitaan rakyat dan sumpah jabatannya.

Saya dan teman – teman masih tetap yakin kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan di bumi pertiwi tercinta ini. Kami masih yakin, jika perjuangan yang tulus mencegah kemungkaran dan penzaliman ini dimulai dengan bismillah dan dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, semua harapan dan tujuan, insya Allah pasti dikabulkan. Aamiin YRA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s