Harta Rp 315 Miliar, Jusuf Kalla Mahar ke Jokowi Rp 10 Triliun

Penetapan Jusuf Kalla sebagai Cawapres pendamping Jokowi menimbulkan keributan di internal PDIP. Bagaimana tidak, salah seorang pendiri PDIP Sabam Sirait menyebut ada kucuran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla untuk jadi Cawapres Jokowi. Padahal, seperti kita tahu, jumlah kekayaan Jusuf Kalla seperti diumumkan KPK pada 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 315 miliar.

Jika kekayaan Jusuf Kalla hanya Rp 315 miliar, lantas siapa yang menyokong Jusuf Kalla dengan dana Rp 10 triliun itu?

Berikut sumber berita mengenai kekayaan Jusuf Kalla :

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/20/100158/2586749/1562/lhkpn-2012-hatta-rajasa-jadi-peserta-pilpres-paling-miskin

Berikut sumber berita yang mengutip Pendiri PDIP Sabam Sirait soal Jusuf Kalla tawarkan Rp 10 triliun :

http://www.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip

Sumber : aktual.co

Sebagai pendiri PDIP, tentu saja menyebut angka tanpa adanya fakta akan mempertaruhkan integritas dirinya. Apalagi ia salah satu pendiri PDIP. Saya meyakini, tawaran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla kepada PDIP agar jadi cawapres Jokowi seperti diungkap Sabam Sirait benar adanya.

Apalagi, Sabam Sirait yang merupakan ayah dari Maruarar Sirait ini sampai mengancam mundur dari PDIP apabila menerima tawaran Jusuf Kalla itu. Sikap Sabam Sirait sebagai seorang ideolog PDIP ini tentu bukan main-main.

Tak hanya Sabam, rupanya internal PDIP pun bergejolak lantaran memaksakan Jusuf Kalla menjadi cawapres Jokowi. Ketua DPD PDIP Papua Komaruddin Watubun memprotes ditetapkannya Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi.

Menurut Watubun, Megawati sebetulnya masih bisa maju menjadi Capres PDIP, karena elektabilitasnya masih tinggi. Namun, Megawati memilih tidak maju karena ia melihat perlunya mendorong wajah baru, yaitu Jokowi. Dengan memilih Jusuf Kalla yang berusia sangat uzur, Watubun menilai PDIP tidak konsisten dengan regenerasi pemuda tadi.

Situasi internal PDIP memanas akibat kesalahan langkah menetapkan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi. Apalagi, seperti dikatakan Sabam Sirait, ada motif dana Rp 10 triliun dalam penetapan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi.

Dan seperti saya paparkan tadi, harta kekayaan Jusuf Kalla yang diumumkan KPK sebesar Rp 315 miliar. Lalu darimana dana Rp 10 triliun itu?

Sudah barang tentu, dana Rp 10 triliun iming-iming Jusuf Kalla kepada PDIP itu berasal dari sokongan para pengusaha. Pengusaha yang mana? Tentunya pengusaha-pengusaha yang akan diuntungkan jika Jusuf Kalla berhasil menjabat Wakil Presiden RI 2014 – 2019.

Lantas berapa besar keuntungan yang akan diperoleh pengusaha-pengusaha itu dengan mendonasi Rp 10 triliun ke Jusuf Kalla? Tentu saja, proyek-proyek raksasa pemerintah akan dijual oleh Jusuf Kalla kepada donatur-donaturnya itu.

Proyek-proyek apa saja yang bisa diberikan Jusuf Kalla? Banyak sekali tentunya. Bisa proyek migas, tambang, infrastruktur dan sebagainya.

Akan tetapi, bukankah proyek pemerintah dalam batasan nilai tertentu harus melalui tender? Di tangan dingin Jusuf Kalla, tender bisa tidak dilalui. Percayalah, Jusuf Kalla sudah terbiasa kok. Jusuf Kalla sangat terbiasa mengeluarkan kebijakan pemerintahan yang menguntungkan kelompoknya sendiri alias Kolusi.

Contohnya :

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)

Pada tahun 2006, Jusuf Kalla menjabat juga sebagai Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Jusuf Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman untuk penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Sebanyak 12 helikopter itu dibeli dari PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Jusuf Kalla.

Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah.

Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi.

Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama. Jadi, Jusuf Kalla memaksakan sebuah kebijakan agar bisnisnya yang mandeg bisa dijual ke pihak lain.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)

Pada tahun 2007, Wakil Presiden memprakarsai proyek pembangkit listrik 10.000 MW. Rupanya, operator yang ditunjuk Jusuf Kalla untuk menggarap pembangunan 10.000 MW adalah Konsorsium Bangun Listrik Nasional. Konsorsium ini terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama milik Jusuf Kalla sebagai salah satunya. Untuk mendanai proyek ini, pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun.

Sayangnya, rencana Jusuf Kalla menjadikan konsorsium miliknya memenangkan tender pembangkit 10.000 MW bisa terganjal aturan. Melalui jabatannya sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengubah aturan main tender menjadi lebih sederhana, yakni cukup melihat performa perusahaan. Dengan melakukan perubahan aturan tender itu, konsorsium milik Jusuf Kalla bisa menang pembangunan 10.000 MW. Seperti jargon yang sering diusung Jusuf Kalla, Lebih Cepat Lebih Baik. Lebih Baik untuk siapa? Untuk bisnisnya sendiri.

Melihat contoh-contoh di atas, wajar saja banyak orang bilang, Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi sama saja meniadakan Jokowi sebagai Presiden. Jusuf Kalla sering disebut dengan istilah The Real President ketika menjadi Wakil Presiden RI 2004 – 2009.

Mungkin karena itu pula saat semua orang kejar posisi Capres, Jusuf Kalla kejar posisi Cawapres. Agar manuver Jusuf Kalla menggulung Jokowi di kemudian hari, tak akan terlihat karena orang melihat kesalahan pada Jokowi.

Berikut sumber berita mengenai sejumlah kebijakan Kolusi ala Jusuf Kalla :

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/19/090578702/Jadi-Cawapres-Ini-Daftar-Kebijakan-Kontroversi-JK

Kalau mau tahu lebih jauh seluk beluk Jusuf cara bermain Jusuf Kalla ketika menjabat kekuasaan, lihat tulisan saya berikut ini :

Petualangan Jusuf Kalla, Dari Aceh, Poso Hingga Jokowi bit.ly/1mbvWPO

Menelisik Benang Merah Politik JK, Dari Aceh, Poso Hingga Jokowi chirpstory.com/li/203611

3 Kasus Terbaru KPK, Pesan Abraham Samad pada Jokowi dan Jusuf Kalla bit.ly/RBxCnI

3 Kasus KPK Sebagai Pesan Samad kepada JKW, JK dan PDI-P chirpstory.com/li/206148

Mari kita simak kelanjutan kisahnya.

3

Advertisements

One thought on “Harta Rp 315 Miliar, Jusuf Kalla Mahar ke Jokowi Rp 10 Triliun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s