Mencermati Jurus Sunyi Sang Resi

GebrakNews  – Mencermati perkembangan dan situasi politik sekarang ini, utamanya proses penyelenggaraan pemilu pilpres 2014 dan sidang MK atas gugatan pasangan Prabowo Hatta, menarik dicermati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terlihat jelas arah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diambli oleh majelis hakim, yang dipatut diantisipasi oleh capres Prabowo (tidak termasuk Hatta), yaitu : “MK kemungkinan besar akan memutuskan tindakan-tindakan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2014 : Inkonstitusional”.

2. Putusan MK tersebut: mungkin seluruhnya atau pun sebagian. Jika seluruhnya, maka pilpres diulang untuk seluruh Indonesia. Jika sebagian, maka Pilpres ulang akan diselenggarakan di beberapa propinsi atau kabupaten/kota saja.

Dapat juga MK mempertimbangkan, penghitungan ulang di samping pemilihan ulang.

Namun, apapun yang diputuskan MK nanti, ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh capres Prabowo, yaitu : hidden agenda Presiden SBY.


Kenali Karakter SBY

Presiden SBY, patut diduga memiliki hidden agenda (tujuan tersembunyipolitik tertentu, yang didasarkan pada asumsi dan /atau fakta sebagai berikut :

1. Fakta bahwa Presiden SBY, keluarga inti Cikeas dan kerabat dekat keluarga Cikeas, saat ini masih memiliki potensi kasus yang akan diusut oleh KPK. Diantaranya adalah kasus terkait korupsi Bail Out Bank Century (sudah diagendakan KPK untuk dimulai penyelidikan pada keluarga cikeas, tanggal 15 Januari 2015 mendatang).

Kasus – kasus korupsi itu terkait dengan Nazaruddin, Bunda Putri (Silvia Soleha), korupsi migas (Petral, Kernel Oil) dan lain-lain.

2. Fakta bahwa Sifat dan karakter SBY yang “Trust No Body“. Mustahil bagi SBY mau menggantungkan nasib diri dan keluarganya, terutama terkait dengan proses hukum yang mungkin terjadi kepada pihak lain, termasuk kepada Prabowo Subianto.

3. Dari point 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan SBY akan menempuh segala cara agar kasus hukum itu tidak menjerat diri dan keluarganya.

Satu-satunya solusi rasional adalah Presiden SBY harus dapat berkuasa kembali. Setidak-tidaknya hingga sampai komisioner KPK baru terbentuk, di mana SBY harus memastikan, baik semua atau sebagian dari 5 komisioner KPK periode mendatang adalah orang kepercayaannya atau masih terkait keluarga atau dengan dirinya.

Periodeisasi komisioner KPK jilid 3 akan berakhir, pertama adalah Busyro Muqqodas pada 17 Desember 2014, menyusul Komisioner KPK yang lain pada 17 Desember 2015.

4. Dapat diprediksi bahwa Presiden SBY akan mengejar target minimal point 3 di atas, yakni menggunakan segala cara agar tetap dapat berkuasa, setidaknya mengendalikan kekuasaan hingga tanggal 17 Desember 2015. Mungkin dapat lebih cepat, jika sudah ada kepastian mengenai calon komisioner KPK terpilih dari hasil fit and proper test (test kepatutan dan kelayakan) di DPR.

5. Fakta  bahwa pada tahun 2012 lalu, disebut-sebut ada usaha dari presiden SBY untuk menjajaki perubahaan UUD45 melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh Jendral Endriantono Sutarto terhadap para anggota DPR dan DPR. Lobi itu diperkuat ketua DPD Irman Gusman. Hasilnya tidak memuaskan.

6. Fakta bahwa pada Desember 2013 lalu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke MK untuk permohonan pelaksanaan pemilu serentak dengan alasan sesuai amanat konstitusi UUD 1945.

Meski MK akhirnya menolak permohonan itu, langkah Yusril itu harus dipahami sebagai bagian rencana SBY untuk menunda pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian dimungkinkan bagi Presiden SBY untuk mendapat kesempatan memperpanjang mandat konstitusi hingga 1-2 tahun lagi.

7. Fakta bahwa Yusril sebelumnya telah menikmati banyak “konsesi politik” dari Presiden SBY (SP3 kasus sisminbakhum, kemenangan kader Yusril, Hamdan Zulva menjadi ketua MK, adik Yusril, Yusron IM jadi dubes RI di Jepang, partai Yusril, PBB diloloskan KPU, Barullah Akbar dimenangkan MK agar jadi tetap menjadi anggota BPK, dll).

Sementara itu, BELUM SATU PUN PRESTASI dihasilkan Yusril untuk membayar konsesi presiden itu. Kita dapat menganalisa kemana atau dalam bentuk apa PRESTASI Yusril yang akan diserahkan kepada SBY.

8. Yusril pernah kelepasan ucapan bahwa dia menolak tawaran presiden SBY untuk menjadi Ketua MK, dan sebaliknya Yusril secara ekspilisit mengatakan bahwa dirinya lebih baik berada di luar MK, karena akan lebih efektif dalam mendukung atau mewujudkan rencana besar SBY.

9. Terkait sosok capres – cawapres yang dimunculkan pada saat pilpres 2014, tidak dapat disangkal, bahwa terdapat peran besar Presiden SBY dalam pengondisiannya.

Indikasi-indikasi Peran SBY

Presiden SBY sebenarnya dapat setiap saat mendorong penetapan status tersangka terhadap Joko Widodo. Laporan tentang korupsi-korupsi Jokowi sewaktu menjabat walikota Solo, dapat dipastikan sampai ke meja SBY, namun tetap dibiarkan hingga Jokowi dapat mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Demikian juga tentang korupsi Joko
Widodo selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, mulai dari dugaan korupsi program KJS, KJP, Bus Trans Jakarta, hingga dugaan korupsi program bantuan perumahan (kampung deret). Bukti-bukti mengenai keterlibatan Jokowi dalam korupsi itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong Jokowi sebagai tersangka. Namun tidak terlihat upaya serius dari Presiden SBY.

Presiden SBY dimungkinkan untuk mengagalkan Jokowi – Ahok sebagai pemenang pilkada DKI Jakarta melalui berbagai kasus korupsi dan pidana lain (yang biasanya jadi modus SBY menghentikan langkah lawan politiknya), namun itu tidak dilakukannya.

Khusus untuk Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Presiden dipastikan telah mengetahui dan mendapat laporan status hukum Ahok sebagai tersangka pada tindak pidana penyerobotan hutan lindung dan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Gunung Nayo, Belitung.

Presiden SBY dikenal sifat dan karakternya sebagai pribadi perfectionist,  comprehensive dalam menilai dan menganalisa, sangat teliti dan hati-hati, mustahil mendadak mengabaikan  segala sesuatu terkait informasi latar belakang kehidupan Jokowi, yang sudah disebut-sebut sebagai capres terfavorit. Mustahil SBY tidak tahu siapa Jokowi sebenarnya, terutama keterkaitan jokowi dengan paham dan jaringan komunis.

SBY sudah terbukti piawai dalam memanfaatkan sumber daya dimiliki dan mengendalikan infrastruktur pemilu untuk mendapatkan hasil pemilu legislatif sesuai dengan keinginannya : mulai dari distribusi suara partai-partai, sampai dengan “seleksi” para kader PD yang diloloskan atau tidak diloloskan sebagai caleg terpilih.

Menjadi pertanyaan besar kenapa kemampuan SBY melakukan hal itu pada pemilu legislatif tidak digunakannya lagi pada pemilu pilpres.

Jika dicermati seksama dan direnungkan mendalam, batalnya SBY mengusung capres sendiri di detik-detik terakhir tenggat waktu penetapan capres oleh KPU, mengindikasikan SBY ingin berperan maksimal di belakang layar tanpa menyita perhatian publik. SBY punya agenda pribadi yang tersembunyi.

SBY secara sengaja dan mudah dibuktikan telah melakukan “pembiaran” terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pencetakan lebih dari 200 juta eksemplar  KTP pada proyek pengadaan EKTP, dan membiarkan penuntasan kasus korupsi proyek EKTP berlarut-larut sampai hari ini.

2. Pembiaran terhadap penghapusan atau peniadaan Pusat Monitoring Tabulasi Suara Nasional KPU, yang pada pemilu/pilpres sebelumnya selalu ada, baik dalam bentuk Layar TV raksasa di Hotel Borobudur Jakarta, atau pun  media pendukung Pusat Tabulasi Suara Nasional.

Sarana penting ini pada pemilu sebelumnya selalu menjadi dasar rujukan atau pedoman utama bagi seluruh pihak untuk mengetahui hasil pemilu/pilpres dari detik ke detik, sejak dimulainya perhitungan suara di TPS hingga hasil rekap suara nasional secara resmi ditetapkan dan diumumkan KPU.

Kenapa Pusat Tabulasi Suara Nasional KPU pada pemilu pilpres 2014 ditiadakan?

3. Tidak adanya sosialisasi dan kampanye masif dan kontinue terkait pelaksaan pemilu dan pilpres 2014. Sangat berbeda dengan pemilu/pilpres sebelumnya yang gema dan suasananya sangat meriah dan menjadi pesta politik rakyat. Pemilu /pilpres 2014 seolah-seolah sengaja tidak melibatkan rakyat luas.

4. Presiden SBY patut diduga secara sengaja membentuk opini dan persepsi publik, seolah – olah SBY dan Partai Demokrat bersikap netral, untuk meredusir kecurigaan publik terhadap keterlibatan SBY sebagai aktor utama di balik terjadinya situasi dan kondisi seperti yang terjadi pada saat pilpres sampai sekarang ini.

5. Jika diperhatikan secara seksama, terlihat jelas bagaimana pihak – pihak yang sebelumnya diketahui berada dalam barisan SBY, tiba-tiba secara sistematis dan terlalu demonstratif mengubah label mereka menjadi anti Prabowo.

Pihak-pihak ini kemudian secara vulgar “melakukan banyak kesalahan” yang dengan mudah dipakai menjadi bagian dari bukti yang menjadi dasar pertimbangan majelis MK dalam menetapkan keputusannya. Contohnya : Saiful Mujani, Siti Musda Mulia dll.

6. Disengaja atau tidak sengaja, SBY patut diduga telah mendorong atau setidak-tidaknya telah membiarkan kecurangan-kecurangan yang begitu “brutal” oleh kubu Jokowi dan KPU. Semua dikondisikan SBY, diduga untuk memberi penguatan terhadap putusan  MK dalam sengketa pilpres.

7. Mudah bagi semua pihak menyimpulkan bahwa SBY dengan sengaja membiarkan bahkan mungkin mendorong media-media untuk terus menyiarkan berita-berita atau informasi bernuansa provokasi dan agitasi ke publik. Tujuannya, agar terbentuk potensi benturan, gesekan atau friksi antar massa pendukung dari masing-masing capres.

8. Terkait informasi mengenai minimnya logistik dan dana pembiayaan pemilu pilpres yang disalurkan tim sukses Prabowo- Hatta, jika info ini benar, kemungkinan besar dana pilpres yang semula sudah tersedia, dialihkan alokasi dananya untuk mengantisipasi terjadinya pemilu pilpres ulang yang mungkin akan diputuskan MK nantinya.

9. Fenomena lain yang tidak mungkin diabaikan adalah bahasa tubuh dan raut wajah SBY yang selalu terlihat ceria sumringah. Bahasa tubuh dan raut wajah  disimpulkan dengan penilaian bahwa Presiden SBY tampil dalam kondisi kebatinan yang sangat percaya diri, senang dan bahagia. Menggambarkan bahwa perkembangan politik sekarang ini sudah atau masih sesuai dengan harapan dan keinginan SBY. Singkatnya, semua berjalan sesuai rencana SBY.

Analisa terhadap hubungan SBY – Yusril dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Yusril sebagai pakar hukum tata negara, mengemban tugas khusus untuk membantu SBY dan MK agar putusan MK atas sengketa pilpres dapat diselaraskan dengan maksud dan rencana SBY sebelumnya.

Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah :

1. Apakah Capres Prabowo mengetahui persis grand scenario Presiden SBY terhadap pilpres?

Bilamana Prabowo ternyata sama sekali tidak mengetahui adanya hidden agenda SBY tersebut, dapat dipastikan bahwa posisi politik Prabowo di mata SBY tidak lebih dari sekedar proxy atau tools, yang dimanfaatkan SBY untuk mewujudkan kepentingan pribadinya.

2. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan Prabowo jika benar dirinya telah dimanipulasi dan ditunggangi SBY ? Langkah terbaik adalah Prabowo harus segera menemui Presiden SBY, bicara empat mata, mendesak SBY agar terbuka dan jujur.  “Jangan sampai ada dusta SBY terhadap Prabowo”

3. Jika SBY tetap tidak bersedia terbuka dan jujur apa yang harus dilakukan Prabowo?

Untuk mencegah Prabowo menjadi korban pengelabuan SBY, capres Prabowo harus menyampaikan sikap tegasnya dan diikuti dengan rencananya memaparkan semua fakta yang ada kepada rakyat Indonesia. Agar rakyat sadar bahwa segala permasalahan, kebuntuan dan konflik terkait pilpres patut diduga adalah hasil dari perbuatan SBY.

Penutup

Jika Prabowo tidak mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan tersebut di atas, dapat dipastikan, sebagai berikut :

1. MK akan memutuskan sebagian atau seluruh proses penyelenggaran pemilu pilpres yang dilakukan KPU, dinyatakan inkonstitusional dan atau telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan point 1 tersebut di atas, maka KPU dinyatakan bersalah dan seluruh putusan dan produk hukum yang ditetapkan KPU terkait pilpres dinyatakan batal demi hukum. Pemilu pilpres dapat batal seluruhnya atau batal sebagian. Dan Pilpres dapat diputuskan diulang seluruhnya atau diulang sebagian (hanya pada kabupaten kota tertentu saja).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s